Politik Daging Sapi

Bak menabrak dinding angin, titah penurunan harga daging sapi menjadi Rp80 ribu/kg dari Presiden Jokowi pada menjelang Idul Fitri 2016 ini meluncur tanpa respon. Pasar diam. Harga tetap bertahan. Ini bukan titah pertama yang tak bertuah. Menjelang lebaran 2015 pun keadaan yang sama juga terjadi. Ada apa sesungguhnya? Dari mana Presiden dapat memperoleh besaran harga tersebut? Kita mafhum pemerintah menginginkan semua harga komoditas pangan, termasuk daging sapi dapat lebih terjangkau oleh masyarakat konsumen.

Tujuannya sangat mulia, agar semakin banyak segmen masyarakat dapat menikmati jenis protein hewani ini. Namun, tentunya perlu dilihat urgensi, rasionalitas, dan dimensi ekonomi yang lainnya. Apakah memang harga perlu dipaksakan turun saat ini? Dan apakah penurunan harga ini mampu menyejahterakan konsumen, pedagang, dan produsen secara adil? Proses pembentukan harga merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Mekanisme pembentukan harga pasar, baik di Indonesia maupun dunia, memperlihatkan kepada kita, harga daging sapi dan sapi hidup terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2000, harga daging sapi di Indonesia rata-rata hanya Rp25.283/kg dan pada 2010 sudah mencapai ratarata Rp67.100/kg. Pada 2011 menembus Rp71.701/kg dan 2014 melonjak menjadi Rp100 ribu/kg atau naik 29,4%. Sementara di Australia yang merupakan gudangnya sapi dunia, harga sapi rata-rata mengalami kenaikan 100 sen dollar Australia per kg bobot hidup per tahun. Sapi hidup di Filipina saat ini mencapai harga sekitar Rp65 ribu/kg dan Malaysia sekitar Rp38,5 ribu/kg bobot hidup.

Dengan demikian, apabila harga sapi hidup di Indonesia saat ini Rp40 ribu-Rp41 ribu/kg sehingga terkonversi menjadi Rp115 ribu-Rp117 ribu/kg harga daging, maka itu masih wajar. Semua daging berkualitas baik (prime cut) di dunia pasti di atas Rp100 ribu/kg. Sedangkan harga Rp80 ribu/kg itu merupakan harga daging kua20 Agrina 265Juli 2016 Politik Daging Sapi Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA, DEA Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia li tas tetelan yang bercampur lemak, daging sisa pada tulang iga atau daging dari India yang statusnya belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Harga sapi hidup Rp40 ribu/kg itu pun sebenarnya belum menjamin kesejahteraan peternak.

Asumsinya, kebutuhan pakan untuk pertambahan bobot badan (PBB) satu kilogram per hari menelan biaya minimal Rp25 ribu. Dengan pemeliharaan 3 bulan (100 hari), biaya pakan mencapai Rp2,5 juta dan perolehan PBB 100 kg atau setara Rp4 juta. Jadi, keuntungan kotor (belum termasuk tenaga kerja, biaya kesehatan, dan penyusutan kandang) adalah Rp1,5 juta per tiga bulan atau peternak mendapatkan untung kotor Rp500 ribu/bulan. Apabila harga daging ditekan menjadi Rp80 ribu/kg itu artinya harga sapi hidup sekitar Rp30 ribu/kg. Dengan asumsi yang sama, pendapatan peternak hanya Rp500 ribu per tiga bulan atau hanya Rp5.500/hari.

Kalau ia hanya memiliki 2-3 ekor, sungguh sangat miris! Dari sisi urgensi pun masih perlu pengkajian karena berdasarkan hasil penelitian Prof. Tjeppy Sudjana dari Puslitnak Bogor, konsumen daging sapi hanya sekitar 16% dari total penduduk Indonesia. Mereka kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dengan konsumsi daging sapi lebih dari 15 kg/kapita/tahun yang imun terhadap kenaikan harga daging sapi atau kalau terlalu mahal bisa mencari sumber protein lain. Intervensi Harga Perlu Waktu Kalau pun pemerintah ingin mengintervensi harga atau punya target harga tertentu untuk daging sapi, mestinya menyiapkan dahulu amunisi.

Butuh waktu minimal satu atau bahkan empat tahun untuk menyusun rancangan dan aksi yang tepat. Kita ingat, harga Rp80 ribu/kg adalah harga daging sapi empat tahun silam. Lonjakan harga saat ini adalah implikasi dari kebijakan yang kita laksanakan atau tidak kita laksanakan selama empat tahun tersebut. Kebijakan yang “ujug-ujug” hanya akan membingungkan pelaku usaha dan pelaku pasar. Hasilnya juga akan nihil. Pemerintah perlu merancang bentuk-bentuk insenAGRINA LO 265.qxp_Layout 1 7/1/16 11:46 PM Page 20 265Juli 2016 Agrina 21 tif bagi bisnis sapi potong, terobosan pakan murah, penghitungan data yang tepat, penegakan hukum yang tegas untuk pemotongan betina produktif, perbanyakan populasi, serta importasi indukan dan bakalan sapi hidup dan daging yang terukur.

Importasi daging sebaiknya jenis daging kualitas prima untuk memenuhi permintaan restoran dan hotel berbintang serta konsumen khusus seperti ekspatriat dan golongan menengah atas. Disamping itu, dengan implementasi kebijakankebijakan tersebut secara serius, harga daging dapat lebih terprediksi dan akan memberikan kepastian berusaha serta mengeliminir keresahan masyarakat. Saat ini kita harus mengendapkan dan menjernihkan hati untuk tidak anti-importasi atas nama swasembada demi menyelamatkan pembangunan peternakan sapi di Indonesia.

Kita perlu jujur berapa kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi dan harus didatangkan dari luar negeri. Demi mengendalikan harga, saat ini mungkin kita perlu melakukan importasi sapi bakalan dan mengurangi importasi daging. Dengan impor sapi bakalan, penurunan harga akan lebih gradual sehingga keseimbangan harga akan lebih lembut serta terdapat nilai tambah yang lebih besar daripada importasi daging.

Penggemukan sapi (feedlot), meski juga masih mengandalkan bakalan impor, masih memiliki nilai tambah yang tinggi dan melibatkan banyak pelaku usaha di dalam negeri apabila kita bandingkan dengan impor daging beku. Mestinya kebijakan impor sapi bakalan lebih diprioritaskan dari pada impor daging beku. Subsidi Bunga dan Evaluasi Kebijakan Terkait rencana pemerintah mengimpor 25 ribu sapi indukan Brahman Cross (BX) senilai Rp700 miliar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Langkah importasi indukan perlu diapresiasi meng ingat kita memerlukan perbanyakan populasi sapi induk yang signifikan. Hanya saja permasalahannya, indukan tersebut akan dikembangkan oleh siapa dan di mana. Sebab, melihat program hibah sebelumnya hampir semua bantuan sapi tidak berkembang namun justru “menghilang”. Kelompok peternak rakyat sepertinya belum siap dengan penambahan jumlah ternak yang dipelihara.

Mungkin karena pakan yang susah dan mahal, aktivitas beternaknya hanya sambilan, atau karakter sapi BX yang liar sehingga tidak mudah pemeliharaannya. Hal-hal itu perlu dievaluasi secara jujur agar program tersebut berhasil. Program Sarjana Membangun Desa (SMD) yang mempergunakan sapi BX dapat dijadikan referensi tentang kendala-kendala nyata yang terjadi di lapangan. Demikian pula program Gertak Birahi yang menggunakan sapi lokal tetapi tingkat keberhasilannya rendah. Apalagi ini sapi impor yang biasa hidup liar dengan pakan tanpa batas.

Sedangkan di peternak kita, mahalnya pakan merupakan kendala utama pengembangan budidaya. Melihat hal itu, mungkin alternatif subsidi bunga dapat menjadi pertimbangan agar pemerintah tidak terlalu ‘berkeringat’ untuk memperbanyak indukan. Selama ini setiap importasi sapi bakalan harus disertai indukan 10%. Apabila hal ini dikontrol dengan baik dan terealisasi importasi 600 ribu ekor sapi bakalan, maka sudah ada 60 ribu ekor indukan.

Selanjutnya, apabila kewajiban 10% tersebut ditambah 10% lagi tapi dengan tambahan insentif separuh subsidi bunga bank selama tiga tahun, tentunya ada tambahan jumlah indukan menjadi 120 ribu ekor. Dengan asumsi harga sapi calon indukan impor Rp15 juta per ekor dan bunga bank 12% per tahun, maka dalam tiga tahun bunga yang harus ditanggung Rp5,4 juta/ekor. Jadi, pemerintah mensubsidi Rp2,7 juta saja.

Sehingga untuk 60 ribu ekor calon sapi indukan tambahan lagi, pemerintah hanya mengeluarkan dana Rp162 miliar. Pemerintah tinggal mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program. Feedloter sebagai importir akan mencari peternak yang terpercaya sebagai mitra pengembangan indukan tersebut. Asumsi tiga tahun pemeliharaan adalah pada rentang waktu tersebut indukan sudah beranak dan siap dijual ke masyarakat. Cara ini mungkin lebih murah dan lebih berhasil guna.

Website : kota-bunga.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *