Industri Teknologi Keuangan Didorong Bangun Kolaborasi

Pemerintah mendorong industri keuangan berbasis teknologi keuangan (fintech) untuk membangun kolaborasi, baik antar-pelaku maupun antara pelaku dan lembaga keuangan konvensional lain, termasuk perbankan. “Kami mendorong fintech untuk saling berpartner, tidak perlu berebut market dulu,” ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Lis Lestari Sutijati kemarin. Menurut Lis, kerja sama yang dilakukan dapat menguntungkan tiap pihak, khususnya terkait dengan efisiensi biaya operasional. “Bisa sharing infrastruktur sehingga cost network devices lebih murah,” ucapnya.

Lis berujar, fintech juga dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, yang saat ini masih banyak mengandalkan lembaga keuangan konvensional. Dia mencontohkan perbankan yang memiliki 38 ribu unit laku pandai dengan 900 ribu agen, 104 ribu anjungan tunai mandiri (ATM), dan sekitar 500 ribu mesin electronic data capture (EDC) baru bisa menjangkau 1,5 juta masyarakat yang belum memiliki akses keuangan.

“Peluangnya ada di fintech karena 69 persen masyarakat yang unbanked tadi itu memiliki ponsel sehingga bisa menggunakan layanan fintech,” ujarnya. Kementerian mencatat, khusus fintech pinjam-meminjam atau peer to peer (P2P) lending telah merangkul 199.539 pemberi pinjaman dan 1,85 juta peminjam hingga April 2018. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida selanjutnya memastikan bahwa lembaganya juga akan menerbitkan aturan lanjutan untuk P2P lending pada akhir bulan ini.

“Sekarang masih dalam tahap finalisasi, kami menyebutnya Peraturan OJK terkait dengan Inovasi Keuangan Digital (IDK),” tuturnya. Nurhaida menyebutkan aturan baru itu di antaranya akan berfokus pada transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan fintech P2P lending, termasuk tentang pemberi pinjaman ataupun pihak peminjam. “Kami paham IKD ini tidak bisa diatur dengan ketat. Sebab, kalau diatur sama dengan industri keuangan, yang ada pasti akan kalah saing, karena mereka baru.”

OJK juga akan mengatur tentang aturan pos pengujian atau regulatory sandbox untukmemantau kelayakan dan kesiapan perusahaan fintech. “Setelah lolos uji, baru akan menerima izin dari OJK. Nanti akan kami atur lebih detailnya,” katanya. Sebelumnya, aturan awal untuk pelaku fintech P2P lending telah terbit, yaitu Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang di dalamnya memuat ketentuan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan usaha fintech P2P lending.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *