Aturan Korupsi Korporasi Rampung

Mahkamah Agung dan Komisi Pem berantasan Korupsi telah merampung kandraf Peraturan MA tentang Tang gung Jawab Pidana Korporasi, Kamis pekan lalu. Peraturan itu akan menjadi da sar hukum menjerat korporasi yang di duga terlibat kasus korupsi. ”Sudah (se lesai),” ujar hakim agung Surya Jaya sete lah membahas peraturan MA tersebut di kantor KPK, Kamis pekan lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Undang-Undang Pidana Korupsi yang ada saat ini belum meng atur hukum acara pidana korporasi.

Pimpinan KPK, kata dia, selama ini kesulitan menetapkan korporasi sebagai tersang ka. ”Penyidik atau penuntut umum ragu mengenai prosedur atau hukum acaranya,” ujarnya. Hukum acara yang dimaksud Alex adalah penetapan tersangka, persidangan, hingga hukuman kepada korporasi. Sejauh ini KPK belum pernah menjerat korporasi dalam kasus korupsi, mes kipun direksi perseroan sudah banyak yang menjadi terpidana. Menurut Alex, lebih dari 90 persen kasus korupsi meli batkan sektor swasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *